Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI DONGGALA
INFORMASI DETAIL PERKARA

Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
17/Pdt.G/2021/PN Dgl 1.ABDULLAH YAHYA SOUMENA
2.MUHTAR
3.ARUS SIDORA
4.ABDUL HALIM
5.MASLONO		 6.TAKWIN, S.Sos.I.
7.ABD. RASYID, A.Md
8.TAUFIK M. BURHAN, S.Pd., M.Si
9.SYAFRUDDIN. K
10.SUDIRMAN
11.ERLANSYAH
12.BURHANUDDIN
13.MASPUANG, SH
14.ASGAF
15.ZULHAM, S.Pd
16.ALEX, SE
17.NASRUDDIN
18.ABU BAKAR ALJUFRIE, SE
19.SYAFRUDDIN MAHYUDIN
20.SUBHI, S.Pd
21.BAHTIAR
22.MOH. TAUFIK
23.RUSLAN, S.Pd
24.FARIDA
25.H. BURHAN YADO, S.Sos
26.NURJANNAH, S.Ag
27.SYAFIAH, S.Ip., M.AP
28.SYAIFUL MANSYUR LAMBOKA
29.I WAYAN PUTRA SANDIYASA
30.KELVIN SAPUTRA		 Minutasi
Tanggal Pendaftaran Jumat, 06 Agu. 2021
Klasifikasi Perkara Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit)
Nomor Perkara 17/Pdt.G/2021/PN Dgl
Tanggal Surat Jumat, 06 Agu. 2021
Nomor Surat
Penggugat
NoNama
1ABDULLAH YAHYA SOUMENA
2MUHTAR
3ARUS SIDORA
4ABDUL HALIM
5MASLONO
Kuasa Hukum Penggugat
NoNamaNama Pihak
1Moh. Rafiq. S.HIABDULLAH YAHYA SOUMENA
2Moh. Rafiq. S.HIMUHTAR
3Moh. Rafiq. S.HIARUS SIDORA
4Moh. Rafiq. S.HIABDUL HALIM
Tergugat
NoNama
1TAKWIN, S.Sos.I.
2ABD. RASYID, A.Md
3TAUFIK M. BURHAN, S.Pd., M.Si
4SYAFRUDDIN. K
5SUDIRMAN
6ERLANSYAH
7BURHANUDDIN
8MASPUANG, SH
9ASGAF
10ZULHAM, S.Pd
11ALEX, SE
12NASRUDDIN
13ABU BAKAR ALJUFRIE, SE
14SYAFRUDDIN MAHYUDIN
15SUBHI, S.Pd
16BAHTIAR
17MOH. TAUFIK
18RUSLAN, S.Pd
19FARIDA
20H. BURHAN YADO, S.Sos
21NURJANNAH, S.Ag
22SYAFIAH, S.Ip., M.AP
23SYAIFUL MANSYUR LAMBOKA
24I WAYAN PUTRA SANDIYASA
25KELVIN SAPUTRA
Kuasa Hukum Tergugat
Turut Tergugat -
Kuasa Hukum Turut Tergugat -
Nilai Sengketa(Rp) 0,00
Petitum
  1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan bahwa Para tergugat Selaku Anggota DPRD Kabupaten Donggala secara kelembagaan telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) dengan melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah wajib menciptakan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.
  3.  Menyatakan prosedur pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket yang dilakukan oleh para tergugat adalah cacat hukum dari sisi prosedur dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena melanggar ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan keresahan masyarakat Kabupaten Donggala.
  4. Menghukum Para tergugat Selaku Anggota DPRD Kabupaten Donggala untuk menghentikan seluruh kegiatan terkait hak angket dan hak interpelasi karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaannya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
  5. Membebankan biaya perkara kepada tergugat.
Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak